Sentani,- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan, masyarakat harus kembali untuk mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) di Kampungnya masing-masing di masa covid-19 ini.
Hal ini berkaitan dengan pembatasan waktu beraktifitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga dapat mengisi waktu luang bagi masyarakat yang sedang karantina mandiri di rumah.
“ Dapat kita bayangkan, tinggal dirumah tanpa melakukan apa-apa yang bermanfaat, lebih baik kembali ke alam dengan mengelolah apa yang dapat dikelolah sebagai sumber pendapatan tetapi juga untuk keberlangsungan hidup,” ujar Bupati Awoitauw di halaman Kantor Kampung Doyo Baru. Senin (27/4/2020).
Dikatakan Bupati, Pertanian ( sayur mayur, kakao, pisang, ubi-ubian) Perikanan (tambak dan keramba) dapat dikelolah untuk pemenuhan ekonomi kelurga, fasilitas pendukung seperti bibit tanaman, atau fasilitas pendukung keramba dan tambak dapat diusulkan dalam bentuk kelompok kepada Instansi teknis terkait.
“ Sembako yang dibagi saat ini sifatnya hanya untuk percepatan penanganan saja, sementara usaha dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat di kampung masing-masing akan berjalan terus walaupun covid-19 ini berkahir,” ungkapnya.
Lanjut Bupati, Covid-19 memang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Dunia, tetapi bukan untuk di takuti, aktiftas dan kerja yang sudah dilakukan saat ini harus terus dilanjutkan dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan.
Selain upaya yang dilakukan, kata Bupati, semua warga masyarakat harus memastikan Kampungnya aman dan tidak boleh ada orang luar yang masuk ke Kampung, demikian sebaliknya.
“ Sudah satu bulan pegawai di kantor bupati tidak bekerja, hal ini merupakan satu kemunduruan bagi kita semua. Kita ingin berbuat yang terbaik tetapi diperhadapkan dengan situasi seperti ini, harus ada inisiatif dan langkah yang diambil untuk sebuah perubahan. Masyarakat tidak boleh takut dengan corona,” jelasnya.
Bupati juga mengakui kinerja aparat Kampung selama ini sudah berjalan dengan baik, oleh sebab itu, ikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah demi kebaikan kita bersama. (*)